Transparansi dan akuntabilitas memegang peranan penting dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum. Kedua hal tersebut harus dijunjung tinggi agar masyarakat bisa percaya sepenuhnya pada lembaga penegak hukum.
Menurut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga integritas dan profesionalitas instansi penegak hukum. Tanpa keduanya, maka kepercayaan masyarakat akan lembaga penegak hukum bisa dipertanyakan.”
Seringkali, kekurangan transparansi dan akuntabilitas dalam instansi penegak hukum dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan dari masyarakat. Hal ini dapat merugikan proses hukum dan berdampak negatif pada keadilan.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak korupsi.”
Oleh karena itu, penting bagi instansi penegak hukum untuk senantiasa membuka diri terhadap publik dan memberikan akses informasi yang jelas dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja lembaga penegak hukum tersebut.
Saat ini, KPK dan Ombudsman RI telah menjadi garda terdepan dalam mengawasi instansi penegak hukum agar tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkahnya. Namun, upaya ini juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta sistem pengawasan yang efektif dan berkesinambungan.
Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan terhadap instansi penegak hukum harus terus ditingkatkan. Hanya dengan sinergi antara lembaga pengawas, instansi penegak hukum, dan masyarakat, keadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai.