Penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisir memerlukan kebijakan dan langkah-langkah efektif agar dapat memberantas aksi kriminal yang meresahkan masyarakat. Kejahatan terorganisir merupakan ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan komprehensif.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisir harus dilakukan dengan kolaborasi antara berbagai instansi terkait. “Kita harus bekerja sama dengan Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan lembaga lainnya untuk menindak tegas pelaku kejahatan terorganisir,” ujarnya.
Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum adalah peningkatan kerjasama internasional. Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Perlawanan Terorisme, Irjen Pol Hamidin, kerjasama lintas negara sangat penting untuk memutus mata rantai kejahatan terorganisir. “Dengan kerjasama internasional, kita dapat lebih efektif dalam menghadapi kejahatan terorganisir yang sering melintasi batas negara,” katanya.
Langkah-langkah konkret juga perlu dilakukan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan terorganisir. Menurut pakar hukum pidana, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., langkah-langkah tersebut antara lain adalah penguatan peran intelijen, peningkatan kualitas penyidikan, dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan terorganisir. “Kita harus mampu mengidentifikasi jaringan kejahatan terorganisir dan mengambil langkah preventif sebelum terjadi aksi kriminal yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan dan langkah-langkah efektif dalam penegakan hukum, diharapkan kejahatan terorganisir dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan tenteram. Sebagai masyarakat, kita juga perlu mendukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kita dan generasi mendatang.